Layanan ini merupakan sarana layanan on line bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

The subsequent content articles are merged in Scholar. Their merged citations are counted just for the first write-up.

Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.

Soal mengejar goal fifty besar kota worldwide, menurut Pramono, dapat dilakukan dengan membuka aktivitas bisnis dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Jakarta. Selain itu, dia juga memperkirakan bakal dibutuhkan dukungan politik untuk menuju fifty besar kota worldwide ini.

Karena tugas KPK untuk fokus pada high profile situations. Sedangkan Polri fokus pada low profile circumstances yang juga merata terjadi di mana-mana.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

Ia berperan dalam meletakkan fondasi kelembagaan Komisi Informasi, standar layanan informasi, desain pemantauan dan evaluasi click here keterbukaan informasi badan publik serta penjelasan substansi sejumlah aspek dalam keterbukaan informasi.

Ahmad Alamsyah Saragih dikenal sebagai pakar keterbukaan informasi publik dan pelindungan data pribadi. Ia menekuni isu tersebut sejak menjadi pegiat organisasi nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.

Layanan ini merupakan sarana layanan on the internet bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

The subsequent posts are merged in Scholar. Their blended citations are counted just for the 1st write-up.

Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.

Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.

“Bukan bermaksud monopoli, tapi saya ingin apa yang dipamerkan di sini bisa menjadi acuan bagi konsumen yang menginginkan produk kerajinan berkualitas,” imbuhnya.

Pramono juga mengatakan sudah berdiskusi dengan pasangannya, Rano Karno, dan tim pemenangan terkait materi yang dipersiapkan menjelang debat. Materi tersebut, kata Pramono, secara tersirat maupun tersurat sudah pernah disampaikannya ketika melakukan sosialisasi ke masyarakat.